Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari akan banyaknya warga yang masih kkurang mampu dan terancam akan kesehatannya karena ketidak mampuan mereka. Oleh karena itu diciptakanlah kebijakan KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang memiliki tujuan utama agar masyarakat yang kurang mampu dapat mendapatkan perawatan yang lebih lanjut untuk penyakitnya di rumah sakit yang secara umum memiliki kualitas yang sangat baik untuk penanganan yang lebih lanjut dengan tanpa biaya ataupun dengan biaya yang rendah.
Walau Kebijakan telah dibuat, tetapi tetap saja masih banyak warga kurang mampu yang terlantar saat merujuk ke rumah sakit tertentu. Hal ini dikarenakan tidak sedikit rumah sakit yang mamsih memandang sebelah mata pada warga yang kurang mampu ini. Sehingga kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan sempurna, hingga pada suatu wacana memuat perkataan presiden Jokowi akan kebijakan ini.
Presiden Jokowi menyatakan, rumah sakit swasta yang tidak mau menerima dan melayani masyarakat pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) maka izinnya akan dicabut.
Jokowi bahkan menegaskanakan "memaksa" seluruh rumah sakit (RS) swasta di Indonesia untuk menerima dan melayani  KIS.
"Ini memang belum semua rumah sakit, hanya yang negeri, tapi belum semua rumah sakit swasta bias terima ini. Semua (nanti) akan saya paksa harus mau terima ini (KIS)," kata Presiden Jokowi di SD Temuwangi 2, Dusun Temuwangi, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Senin (4/5/2015), seperti dikutip Antara.
Pada kesempatan itu, Presiden membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada perwakilan masyarakat di Dusun Temuwangi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Ia mengatakan, percuma jika menjadi Presiden, tapi tidak tegas.

"Ini tak pekso kalau tidak mau, izin saya cabut. Dadi Presiden orakendel. Nggihmboten?" Kata Presiden.
Tidak banyak juga penolakan tersebut terjadi karena kesalahan dari si pasien sendiri yang tidak melakukan prosedur dengan baik sehingga mendapat penolakan dari pihak rumah sakit.
Jokowi sempat berkomunikasi dengan masyarakat setelah menyerahkan kartu-kartu itu. Ia ingin memastikan jangan sampai ada masyarakat yang sakit, tapi tidak mendapatkan akses kesehatan.
Namun, Presiden menegaskan, penggunaan kartu harus berjenjang, yakni terlebih dahulu ke Puskesmas. Kemudian, jika sakitnya parah, maka dirujuk kerumah sakit.
"Jadi urutan harus jelas sakitnya flu jangan kerumah sakit, ke Puskesmas dulu cek apa flu apa paru-paru kalau diberi rujukan baru kerumahsakit. Batuk-batuk kerumah sakit ditolak jangan marah, lesu, nanti rumah sakit penuhdan yang sakit berat tidak tertangani," katanya.
Ia menambahkan, KIS harus dilayani oleh rumah sakit karena sejatinya hal itu dibayar oleh negara. Kepala Negara meminta jika ada masyarakat pemegang KIS tidak dilayani agar segera melaporkan.
KLATEN, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, rumah sakit swasta yang tidak mau menerima dan melayani masyarakat pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) maka izinnya akan dicabut.
Jokowi bahkan menegaskanakan "memaksa" seluruh rumah sakit (RS) swasta di Indonesia untuk menerima dan melayani  KIS.
"Ini memang belum semua rumah akit, hanya yang negeri, tapi belum semua rumah sakit swasta bias terima ini. Semua (nanti) akan saya paksa harus mau terima ini (KIS)," kata Presiden Jokowi di SD Temuwangi 2, Dusun Temuwangi, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Senin (4/5/2015), seperti dikutip Antara.
Pada kesempatan itu, Presiden membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada perwakilan masyarakat di Dusun Temuwangi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Ia mengatakan, percuma jika menjadi Presiden, tapi tidak tegas.
"Ini tak pekso kalau tidak mau, izin saya cabut. Dadi Presiden orakendel. Nggihmboten?" Kata Presiden.
Jokowi sempat berkomunikasi dengan masyarakat setelah menyerahkan kartu-kartu itu. Ia ingin memastikan jangan sampai ada masyarakat yang sakit, tapi tidak mendapatkan akses kesehatan.
Namun, Presiden menegaskan, penggunaan kartu harus berjenjang, yakni terlebih dahulu ke Puskesmas. Kemudian, jika sakitnya parah, maka dirujuk kerumah sakit.
"Jadi urutan harus jelas sakitnya flu jangan kerumah sakit, ke Puskesmas dulu cek apa flu apa paru-paru kalau diberi rujukan baru kerumahsakit. Batuk-batuk kerumah sakit ditolak jangan marah, lesu, nanti rumah sakit penuhdan yang sakit berat tidak tertangani," katanya.
Ia menambahkan, KIS harus dilayani oleh rumah sakit karena sejatinya hal itu dibayar oleh negara. Kepala Negara meminta jika ada masyarakat pemegang KIS tidak dilayani agar segera melaporkan.
"Ini proses diperbaiki meskipun tidak menutup mata memang masih ada yang suka bentak-bentak, Bu Menkes kalau ada rumah sakit yang sering nolak kartu ini dan tidak ramah langsung diperingatkan," katanya.

Sumber

: Antara

 

                       

AS Pertanyakan Aturan soal "Smartphone" Indonesia