Just Sharing

2.      Sejarah Statistika

Penggunaan istilah statistika berakar dari istilah istilah dalam bahasa latin modern statisticum collegium ("dewan negara") dan bahasa Italia statista ("negarawan" atau "politikus").

Gottfried Achenwall (1749) menggunakan Statistik dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analisis data kenegaraan, dengan mengartikannya sebagai "ilmu tentang negara (state)". Pada awal abad ke-19 telah terjadi pergeseran arti menjadi "ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data". Sir John Sinclair memperkenalkan nama (Statistics) dan pengertian ini ke dalam bahasa Inggris. Jadi, statistika secara prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang berubah setiap saat.

Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 statistika mulai banyak menggunakan bidang-bidang dalam matematika, terutama peluang. Cabang statistika yang pada saat ini sangat luas digunakan untuk mendukung metode ilmiah, statistika inferensi, dikembangkan pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh Ronald Fisher (peletak dasar statistika inferensi), Karl Pearson (metode regresi linear), dan William Sealey Gosset (meneliti problem sampel berukuran kecil). Penggunaan statistika pada masa sekarang dapat dikatakan telah menyentuh semua bidang ilmu pengetahuan, mulai dari astronomi hingga linguistika. Bidang-bidang ekonomi, biologi dan cabang-cabang terapannya, serta psikologi banyak dipengaruhi oleh statistika dalam metodologinya. Akibatnya lahirlah ilmu-ilmu gabungan seperti ekonometrika, biometrika (atau biostatistika), danpsikometrika.

Meskipun ada pihak yang menganggap statistika sebagai cabang dari matematika, tetapi sebagian pihak lainnya menganggap statistika sebagai bidang yang banyak terkait dengan matematika melihat dari sejarah dan aplikasinya. Di Indonesia, kajian statistika sebagian besar masuk dalam fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, baik di dalam departemen tersendiri maupun tergabung dengan matematika.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari akan banyaknya warga yang masih kkurang mampu dan terancam akan kesehatannya karena ketidak mampuan mereka. Oleh karena itu diciptakanlah kebijakan KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang memiliki tujuan utama agar masyarakat yang kurang mampu dapat mendapatkan perawatan yang lebih lanjut untuk penyakitnya di rumah sakit yang secara umum memiliki kualitas yang sangat baik untuk penanganan yang lebih lanjut dengan tanpa biaya ataupun dengan biaya yang rendah.
Walau Kebijakan telah dibuat, tetapi tetap saja masih banyak warga kurang mampu yang terlantar saat merujuk ke rumah sakit tertentu. Hal ini dikarenakan tidak sedikit rumah sakit yang mamsih memandang sebelah mata pada warga yang kurang mampu ini. Sehingga kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan sempurna, hingga pada suatu wacana memuat perkataan presiden Jokowi akan kebijakan ini.
Presiden Jokowi menyatakan, rumah sakit swasta yang tidak mau menerima dan melayani masyarakat pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) maka izinnya akan dicabut.
Jokowi bahkan menegaskanakan "memaksa" seluruh rumah sakit (RS) swasta di Indonesia untuk menerima dan melayani  KIS.
"Ini memang belum semua rumah sakit, hanya yang negeri, tapi belum semua rumah sakit swasta bias terima ini. Semua (nanti) akan saya paksa harus mau terima ini (KIS)," kata Presiden Jokowi di SD Temuwangi 2, Dusun Temuwangi, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Senin (4/5/2015), seperti dikutip Antara.
Pada kesempatan itu, Presiden membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada perwakilan masyarakat di Dusun Temuwangi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Ia mengatakan, percuma jika menjadi Presiden, tapi tidak tegas.

"Ini tak pekso kalau tidak mau, izin saya cabut. Dadi Presiden orakendel. Nggihmboten?" Kata Presiden.
Tidak banyak juga penolakan tersebut terjadi karena kesalahan dari si pasien sendiri yang tidak melakukan prosedur dengan baik sehingga mendapat penolakan dari pihak rumah sakit.
Jokowi sempat berkomunikasi dengan masyarakat setelah menyerahkan kartu-kartu itu. Ia ingin memastikan jangan sampai ada masyarakat yang sakit, tapi tidak mendapatkan akses kesehatan.
Namun, Presiden menegaskan, penggunaan kartu harus berjenjang, yakni terlebih dahulu ke Puskesmas. Kemudian, jika sakitnya parah, maka dirujuk kerumah sakit.
"Jadi urutan harus jelas sakitnya flu jangan kerumah sakit, ke Puskesmas dulu cek apa flu apa paru-paru kalau diberi rujukan baru kerumahsakit. Batuk-batuk kerumah sakit ditolak jangan marah, lesu, nanti rumah sakit penuhdan yang sakit berat tidak tertangani," katanya.
Ia menambahkan, KIS harus dilayani oleh rumah sakit karena sejatinya hal itu dibayar oleh negara. Kepala Negara meminta jika ada masyarakat pemegang KIS tidak dilayani agar segera melaporkan.
KLATEN, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, rumah sakit swasta yang tidak mau menerima dan melayani masyarakat pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) maka izinnya akan dicabut.
Jokowi bahkan menegaskanakan "memaksa" seluruh rumah sakit (RS) swasta di Indonesia untuk menerima dan melayani  KIS.
"Ini memang belum semua rumah akit, hanya yang negeri, tapi belum semua rumah sakit swasta bias terima ini. Semua (nanti) akan saya paksa harus mau terima ini (KIS)," kata Presiden Jokowi di SD Temuwangi 2, Dusun Temuwangi, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Senin (4/5/2015), seperti dikutip Antara.
Pada kesempatan itu, Presiden membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada perwakilan masyarakat di Dusun Temuwangi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Ia mengatakan, percuma jika menjadi Presiden, tapi tidak tegas.
"Ini tak pekso kalau tidak mau, izin saya cabut. Dadi Presiden orakendel. Nggihmboten?" Kata Presiden.
Jokowi sempat berkomunikasi dengan masyarakat setelah menyerahkan kartu-kartu itu. Ia ingin memastikan jangan sampai ada masyarakat yang sakit, tapi tidak mendapatkan akses kesehatan.
Namun, Presiden menegaskan, penggunaan kartu harus berjenjang, yakni terlebih dahulu ke Puskesmas. Kemudian, jika sakitnya parah, maka dirujuk kerumah sakit.
"Jadi urutan harus jelas sakitnya flu jangan kerumah sakit, ke Puskesmas dulu cek apa flu apa paru-paru kalau diberi rujukan baru kerumahsakit. Batuk-batuk kerumah sakit ditolak jangan marah, lesu, nanti rumah sakit penuhdan yang sakit berat tidak tertangani," katanya.
Ia menambahkan, KIS harus dilayani oleh rumah sakit karena sejatinya hal itu dibayar oleh negara. Kepala Negara meminta jika ada masyarakat pemegang KIS tidak dilayani agar segera melaporkan.
"Ini proses diperbaiki meskipun tidak menutup mata memang masih ada yang suka bentak-bentak, Bu Menkes kalau ada rumah sakit yang sering nolak kartu ini dan tidak ramah langsung diperingatkan," katanya.

Sumber

: Antara